Ketua DPRD Purwakarta Marah Besar Kepada TAPD : Kalau Tidak Bisa Melaksanakan Tugas, Mundur !
Selasa, 14 Juni 2022 08:32
Purwakarta – Rapat kerja anggota DPRD Purwakarta dalam rangka pembahasan tindak lanjut terhadap temuan dan rekomendasi LHP BPK TA 2021 dengan mengundang Team Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Kepala Perangkat Daerah diantaranya Kepala BKAD, Kepala BKPSDM, Kepala Badan Kesbangpol dan para Kepala Bagian di Sekretariat Daerah Pemkab Purwakarta, Sabtu (11/6/2022).
Memuncaknya amarah Ketua DPRD Purwakarta yang juga menjabat Ketua Badan Anggaran itu dikarenakan pemaparan dan jawaban Ketua TAPD Pemkab Purwakarta, H. Norman Nugraha atas pertanyaan yang disampaikan para anggota DPRD yang tergabung dalam Badan Anggaran soal perbedaan hasil temuan lapangan dari pemeriksaan BPK dengan laporan yang disampaikan setiap Perangkat Daerah.
“Kalau mengkaji dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun Anggaran 2021 (TA 2021), hasil audit BPK ada temuan yang sangat luar biasa, sampai kita kaget. Yaitu apa yang tadi sudah disampaikan oleh anggota Banggar diantaranya mengenai pengadaan interior di gedung kembar, sangat miris sekali hasil temuan BPK tidak sesuai dengan kodrek dan ada indikasi ada pemecahan pekerjaan semestinya itu harus dilelang karena mungkin ingin dikerjakan langsung dipecah menjadi 2 sehingga nilai itu dibawah 200 juta,”ujar Ketua DPRD Purwakarta, H. Ahmad Sanusi dengan ekspresi muka yang tegang tanpa senyum.
“Dan ini juga sangat ironis ada pembayaran yang sama tahun 2018, 2019, dan tahun 2020 berarti pekerjaan ini sudah berlangsung selama empat tahun,”kata Ahmad Sanusi sambil mengacungkan kertas rekomendasi LHP BPK.
Menurut Ahmad Sanusi, seperti apa yang dipaparkan oleh Pj. Sekda Norman Nugraha mungkin waktu itu masih menjabat sebagai Kepala BKAD, “Pak Sekda mengatakan temuan BPK itu tidak meyakini bahwa terhadap pengadaan-pengadaan barang itu. BPK itu mengadakan pemeriksaan dan penelitian mereka itu sudah dibekali petugas dari berbagai disipilin ilmu. Dari statemen pak Norman bahwa BPK itu tidak meyakini, kalau memang tidak meyakini bahwa tim audit dari BPK ya sudah sebaiknya jangan dilaksanakan. biarkan saja tidak usah ada pembayaran-pembayaran kelebihan, ditarik kembali saja,”kata Ketua DPRD Purwakarta, H. Ahmad Sanusi masih dengan nada tinggi.
Ketua DPRD masih menyampaikan apa yang disampaikan Pj. Sekda Norman, “Lalu ada tanggapan dari pak Norman yang disampaikan bahwa BPK tidak meyakini dengan hasil temuannya yang berkaitan dengan membuat rekomendasi hasil temuan ini. Kalau memang tidak meyakini nanti Banggar akan melakukan koordinasi dengan BPK Jabar. Kita ingin mendapatkan penjelasan yang benar dan riil. Kalau memang BPK bikin hasil audit tidak memberikan keyakinan kepada kita dan ini membuat kegaduhan kita bisa tuntut BPK,”semprot Ketua DPRD H. Ahmad Sanusi.
“Terus tadi apa yang disampaikan oleh pak Norman untuk uji materil ada indikasi bahwa ini tidak meyakinkan. Kalau memang BPK tidak meyakinkan daripada kerja timnya, kita bisa meminta bantuan APH untuk mengadakan penyeldikan dan penyidikan dalam hal ini,”katanya.
Ketua DPRD Purwakarta, Ahmad Sanusi juga menyampaikan bahwa BPK ada kesulitan karena Pemerintah Daerah tidak mampu menghadirkan para pemenang tender ketika dilakukan pemeriksaan oleh BPK, “Kalau sampai tidak mau hadir, berarti kita harus minta pendampingan dari Kejaksaan. Jadi jangan main-main dengan anggaran negara,”Kata Ketua DPRD dengan nada jengkel.
Akhirnya Ketua DPRD Purwakarta, H. Ahmad Sanusi mengambil sikap, “Nanti dalam rapat Banggar akan kita tempuh mengadakan konsultasi dengan BPK Jabar untuk menanyakan keyakinannya apa bener bahwa BPK Jabar ini tidak meyakini. Kalau nanti BPK jabar ada penyimpangan sedangkan kita (DPRD-red) berpegang teguh pada hasil BPK. Kalau saya secara pribadi dan kelembagaan mengucapkan terimakasih kepada BPK yang sudah susah payah mengadakan pemeriksaan terhadap realisasi keuangan APBD di Kabupaten Purwakarta ditahun 2021 yang memakan waktu 3 bulan. Dengan adanya temuan-temuan ini kelebihan bayar ini ada uang sia-sia,”katanya.
Ketua DPRD Purwakarta, Ahmad Sanusi mencontohkan temuan BPK disalah satu Perangkat Daerah, “Seperti pada rapat sebelumnya dengan Dinas Pendidikan ada temuan kelebihan bayar Rp.1,1 miliar. Begitu ada hasil temuan langsung dikembalikan. Kok begitu mudahnya mengembalikan uang Rp.1,1 miliar. Semestinya uang sebesar itu bisa dinikmati oleh masyarakat untuk meningkatkan mencerdaskan anak bangsa. Ini kan sudah tidak amanah didalam melaksanakan tugas,”katanya lagi masih dengan nada amarah.
“Saya harus memberikan satu kata kepada dinas-dinas yang tidak amanah. Mundur kalau memang tidak sanggup melaksanakan tugas dalam pelakasanaan daripada APBD,”saran Ketua DPRD, Ahmad Sanusi.
“Ini ada pekerjaan tidak dilaksanakan dan menyebutkan bahwa BPK juga tidak meyakini kalau begitu kita uji materi saja. Mungkin jalan satu-satunya itu melibatkan Aparat Penegak Hukum (APH). Mungkin itu saja dan dari saya ada tiga point tadi akan saya tindak lanjuti bersama Banggar mengadakan koordinasi dan konsultasi dengan BPK Jabar, kita akan minta pendampingan untuk menentukan dan meyakinkan uji materil kepada anggota,”pungkas Ketua DPRD sambil beranjak keluar dari tempat rapat. (Humas Setwan)