Banyak Usulan DPRD Kepada TAPD Saat Bahas Rancangan KUA-PPAS
Senin, 24 Agustus 2020 11:34
Purwakarta – Banyak usulan dan saran yang disampaikan Komisi-Komisi DPRD Purwakarta kepada TAPD, saat pembahasan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Proritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2020, dalam rapat gabungan Komisi, Kamis (13/8/2020) sore.
Wakil Ketua DPRD Sri Puji Utami yang memimpin jalannya rapat, didampingi Wakil Ketua Hj. Neng Supartini dan sejumlah anggota Banggar. Peserta dalam rapat tersebut para Ketua Komisi dan anggotanya, TAPD terdiri dari Kepala BKAD Norman Nugraha, Kadis Bapenda Nina Herlina, dan segenap jajarannya, serta para pejabat Setwan.
Intinya, dalam kesempatan tersebut sejumlah anggota dewan menyampaikan saran untuk kepentingan masyarakat, mendorong peningkatan PAD, juga mengharapkan perbaikan kinerja pemerintahan ke depan.
Ketua Komisi I Hj. Ina Herlina H, menyampaikan agar Pemda memberikan semacam uang kadeudeuh, kepada para kepala desa yang akan habis masa jabatannya.
” Berapapun besarnya penghargaan tersebut, tentunya sangat berarti bagi mereka, karena mereka turut menanam jasa dalam pemerintahan,” ujar politisi PDIP ini.
Fitri Maryani, anggota Komisi II dari Fraksi Gerindra ini, menekankan kepada Bapenda untuk selalu optimis dalam upaya meningkatkan PAD, tapi juga harus tetap realistis. Namun, Komisi II sempat diingatkan oleh anggota Banggar Hidayat, S.Th.I.
“Sebaiknya saat ini kita hanya membahas kebijakan, karena bahasan yang terlalu teknis bisa dilakukan Komisi II sebelumnya, ketika rapat dengar pendapat dengan Bapenda,” tutur anggota Fraksi PKB ini.
Anggota Komisi II lainnya, Agus Sugianto, SE, menyoroti ketidakadilan yang terjadi di Dinas Lingkungan Hidup, terutama Bidang Persampahan. Pasalnya, ada laporan yang disampaikan kepada politisi PAN ini, bahwa sopir sampah dipungut biaya ketika ingin mengganti mobil sampah baru.
Hidayat mengusulkan, agar oknum seperti itu harus diberi sanksi oleh pemerintah daerah. Pasalnya, pembelian truk pengangkut sampah itu sudah dianggarkan dan disetujui oleh DPRD.
Anggota Komisi III Lina Yuliani dari Fraksi PDIP dan H.Asep Nuryani, SH dari Fraksi PKS hampir senada mengusulkan, perlunya diberikan kembali bantuan untuk rehabilitasi masjid, musholah, atau tajug di pelosok-pelosok, melalui Bagian Kesra Setda Purwakarta. Pasalnya, banyak aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui mereka.
“Jangan dibiarkan panitia pembangunan masjid, minta-minta sumbangan di tengah jalan,” tegas Asep.
Sementara Sekretaris Komisi IV Ir. Moch. Arief Kurniawan, MM dari Fraksi PKS meminta, agar pelayanan perparkiran di tepi jalan ditingkatkan. “Harus jelas standarnya dan diberikan karcis. Tidak seperti sekarang, kecil diterima, besar diterima, “ ujarnya, seraya menambahkan, bahwa masuknya TKA ke Purwakarta juga bisa menjadi pemasukan PAD. “Untuk itu, Bapenda agar melakukan cross-check ke Disnakertrans,” jelasnya.
Sementara Zaenal Arifin dari Fraksi PKB mengharapkan, TAPD bisa membantu menghadirkan para OPD, bila diundang Komisi IV. “ TAPD sebaiknya bisa membantu menghadirkan, jika OPD diundang Komisi IV, karena banyak hal teknis yang ingin dibahas,” ujar anggota dewan yang biasa dipanggil Bentar ini. (Humas DPRD).