Urusan Lemahnya Perencanaan Pembangunan dan Penggunaan BTT Bikin Rapat Banggar Selesai Pukul 00.36 Dinihari
Sabtu, 10 September 2022 16:12
PURWAKARTA - Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Purwakarta, Jawa Barat dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah serta sejumlah Kepala Perangkat Daerah Pemkab Purwakarta membahas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun Anggaran 2021 yang dilaksanakan mulai hari Rabu, 07 September 2022 pukul 09.00 pagi hingga Kamis, 8 September 2022 lepas tengah malam belum juga tuntas berkutat akibat jawaban dari para Kepala Perangkat Daerah memberi jawaban tidak memuaskan atas pertanyaan yang disampaikan oleh anggota Banggar.
Pada sesi pertama rapat yang dilaksanakan pagi hari sejak pukul 09.00 Wib hingga sempat terhenti pukul 12.15 Wib karena kedatangan para mahasiswa yang melakukan Unjuk Rasa (Unras) di depan pintu masuk gedung DPRD setempat yang menyampaikan tuntutannya; 1. Menolak kenaikan harga BBM., 2. Berantas mafia migas., 3. Menuntut stabilitas harga sembako., 4. Menuntut ketersediaan BBM.
Rapat Banggar membahas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun Anggaran 2021 dilanjutkan pada malam hari mulai pukul 20.00 WIB dengan menghadirkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dipimpin langsung oleh Ketua TAPD Pemkab Purwakarta, Norman Nugraha (Kepala BKPSDM) yang menjabat Pj. Sekda, Wakil Ketua TAPD Ketua Aep Durohman (Kepala Bapelitbangda), Sekretaris TAPD Muchamad Nurcahya (Kepala BKAD), Deni Darmawan (Kepala Dinas Kesehatan) yang merangkap Plt. RSUD Bayu Asih, Agung Wahyudi (Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman), Jaya Pranolo (Plt. Kepala Disporaparbud), Juddy Herdiana (Kepala BPBD), Ryan Oktavia (Kepala Dinas PU&TR), Asep Supriatna (Kepala Bapenda), Dinas Damkar dan Penyelamatan.
Rapat Banggar yang membahas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun Anggaran 2021 tadi malam dihadiri langsung oleh Ketua Banggar yang juga menjabat Ketua DPRD Purwakarta, H. Ahmad Sanusi, SM, Wakil Ketua 1 DPRD Purwakarta, Sri Puji Utami dan Wakil Ketua 3 Warseno SE. Sedangkan anggota Banggar yang hadir antara lain, Ketua Fraksi Gerindra Zusyef Gusnawan, Said Ali Azmi yang akrab disapa Bang Jimmy (F. Gerindra), Rifky Fauzi, SH (F. Gerindra), Ketua Fraksi PKB Hidayat, S.Th.I., Ceceng Abdul Qodir (F. PKB), Ketua Fraksi PDI-P Lina Yuliani, Ketua Fraksi PKS Dedi Juhari, Ir. H. Moch. Arief Kurniawan, MM (F. PKS), H. Amas Mastur, SE (F. DPN), Muhsin Junaedi (F. Berani) dan Asep Abduloh (F.Berani).
Wakil Ketua DPRD Purwakarta, Sri Puji Utami yang memimpin rapat Banggar membahas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun Anggaran 2021 diawali dengan Pj. Sekda menyampaikan pemaparan baik hasil yang dicapai maupun yang belum dicapai dilanjut dengan pemaparan setiap Kepala Perangkat Daerah.
Selanjutnya pimpinan rapat memberi kesempatan bertanya kepada anggota Banggar. "Baik untuk mempersingkat waktu dan saya lihat tadi pak Amas Mastur dari tadi senyum-senyum dan sudah pegang mike, silahkan,"kata pimpinan rapat Sri Puji Utami memberi kesempatan waktu bertanya.
"Sebenarnya apa yang sudah dipaparkan para Kepala OPD itu sangat normatif seperti kita diibaratkan diberi uang 100 ribu. Kemudian disuruh belanja ABCD gampang banget. Mana yang harus dibelanjakan dan mana yang tidak terbelanjakan. Tapi indikatornya apa, hasil dari pelaksanaan itu apa. Manfaat untuk masyarakat apa. Tolong jelaskan dengan konkrit,"kata Amas Mastur dengan suara sinis.
Perdebatan mulai sengit ketika Ketua Fraksi Gerindra Zusyef Gusnawan merasa kecewa atas janji-janji pejabat Pemkab Purwakarta yang akan memberikan laporan tertulis tapi tidak pernah dilaksanakan, "Ini peringatan terakhir dari saya. Ada pertanyaan-pertanyaan yang pernah saya sampaikan sejak saya menjadi anggota Banggar tapi mana buktinya sampai saat ini saya belum menerima laporan tertulis itu,"ucap Zusyef Gusnawan dengan suara berat menahan kecewa.
Pertanyaan juga datang dari Said Ali Azmi. Dia menanyakan ada sekolah yang baru direhab belum lama sudah rusak lagi. "Coba jelaskan kenapa bisa terjadi seperti itu,"tanya Bang Jimmy.
Berikutnya giliran Ketua Fraksi PKB Hidayat mendapat kesepatan bertanya. Pada momen ini Hidayat - mantan aktifis mahasiswa Permata Bandung paling vokal itu - mempertanyakan penggunaan dana Bantuan Tidak Terduga (BTT). Kemudian pertanyaan juga meluncur dari anggota Banggar Muhsin Junaedi dan Ceceng Abdul Qodir.
Pada giliran bertanya anggota Banggar, Rifky Fauzi SH langsung menohok pada soal lemahnya perencanaan sehingga ketika ada pembangunan sekolah karena lemahnya perencanaan bisa saja terjadi bangunan sekolah yang baru dibangun tak lama roboh, "Coba ada kejadian saat pembelajaran dimana ditempati oleh murid atau siswa kemudian roboh. Ini akibat lemahnya perencanaan. Apa perlu saya merekomendasikan agar ada pemeriksaan ulang oleh BPK atau meminta APH melakukan penyelidikan dan penyidikan,"ujar Rifky Fauzi.
Rapat semakin tinggi tensinya ketika jawaban baik dari Ketua TAPD maupun dari para Kepala Perangkat Daerah soal lemahnya perencanaan dan penggunaan dana BLT yang dianggap tidak tepat penggunaannya sehingga menghambur-hamburkan anggaran. Apalagi ketika Kepala Dinas Kesehatan yang merangkap jabatan sebagai Plt. Direktur Bayu Asih menjelaskan pemakaian dan BLT.
Demikianpun ketika Kepala Dinas PU&TR Ryan Oktavia menjelaskan penggunaan dana BTT diantaranya untuk membuat ruas jalan baru yang langsung ditanggapi oleh Ketua Fraksi PKB Hidayat dengan contoh konkrit pembangunan ruas jalan baru yang akhirnya mubajir tidak terpakai. Jalan lama yang dikatakan kena bencana alam sehingga harus membuat ruas jalan baru malah kembali menggunakan jalan yang lama. "Banyak yang mubajir penggunaan dana BTT yang harus diungkap,"kata Hidayat kepada wartawan media ini usai rapat Bangar.
Rapat berakhir melintasi pergantian hari dari Rabu (7/9/2022) ke hari Kamis (8/9/2022) pukul 00.36. "Baiklah karena waktu sudah lewat tengah malam, rapat akan kita lanjutkan pada waktu yang kita sepakati bersama dengan TAPD dan OPD lainnya,"kata pimpinan rapat Banggar Sri Puji Utami. (Humas Setwan)