Komisi IV DPRD Purwakarta Minta Dinas Kesehatan Serius Tangani DBD
Selasa, 04 Februari 2020 07:11
Humas DPRD Purwakarta – Komisi IV DPRD Purwakarta minta Pemerintah Kabupaten Purwakarta, khususnya Dinas Kesehatan untuk serius menangani endemis Demam Berdarah Dengue (DBD). Pasalnya, sudah ada tiga orang yang meninggal di Kecamatan Darangdan, khususnya Desa Linggamukti dan Sadarkarya.
“Jangan sampai musibah ini berkembang menjadi Kejadian Luar Biasa (KLB), bila kita lalai atau tak segera menanganinya.”
Demikian dikatakan Zaenal Arifin (Fraksi PKB) yang membuka rapat kerja antara Komisi IV dengan Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Puskesmas Darangdan, dan Camat Darangdan, Senin (27/01/2020). Turut mendampingi Zaenal antara lain Muksin Junaedi (Fraksi Berani), Zusyef Gusnawan, SE (Fraksi Gerindra). Ikut menyusul Sekretaris Komisi IV Ir. H. Arief Kurniawan Fraksi PKS), sepulang dari tugas luar.
Zusyef mengatakan, banyak pengaduan kepada dirinya, bahwa masyarakat yang terjangkit DBD di Kecamatan Darangdan DBD sampai akhir Januari ini terbilang tinggi. Menurutnya, para pasien tersebar di beberapa rumah sakit seperti Bayu Asih, dan rumah sakit swasta, bahkan ada di rumah sakit / klinik Cikalong.
“Ada seorang tenaga medis di luar tenaga medis pemerintah daerah. Walau terkesan menolong masyarakat, alangkah baiknya leading sektor terkait, dalam hal ini Dinas Kesehatan mengecek legalitas yang bersangkutan,” ujar Zusyef. “Dikhawatirkan, ada salah penanganan, sehingga justru membahayakan masyarakat,” tegasnya.
Zusyef juga menegaskan, masalah ini bukan masalah politis, tapi kebetulan saja pihaknya berdomisili di wilayah Dapil IV. “Ini murni masalah endemis DBD di Purwakarta yang membutuhkan perhatian kita bersama,”ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Muksin Junaedi menekankan, ini sebenarnya warning bagi semua pihak yang kurang fokus menangani perkara ini. Keterbatasan dana atau personil semestinya tidak dijadikan alasan, sehingga membuat kerja kita kurang maksimal.
" Kasus tenaga medis yang bukan dari pemerintah daerah, tak perlu terjadi, jika Dinas Kesehatan atau Puskesmas setempat cepat tanggap menangani persoalan ini,”tegas Muksin.
Persoalan lainnya yang paling mendasar, adalah semrawutnya atau ketidakakuratan data yang kita miliki, sehingga kurang up to date mana warga miskin dan mana warga yang mampu. “Ini harus segera kita benahi bersama,”tukasnya.
Plt. Kepala Dinas Kesehatan dr. Deni Darmawan pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan Camat dan Puskesmas Darangdan, untuk melakukan pemantauan, pencegahan, dan pelayanan secepat mungkin terhadap masyarakat yang terkena DBD. Pihaknya juga mengaku telah memberikan satu alat fogging baru (pengasapan) ke Puskesmas Darangdan.
“Hal yang sama juga kami berikan kepada beberapa kecamatan lainnya,” jelas Deni. “Kami sudah melakukan koordinasi dengan para Camat dan Puskesmas untuk membuka posko-posko di setiap kecamatan selama 24 jam, untuk pemantauan, pencegahan serta pelayanan cepat,”tambahnya, seraya menerangkan, penyakit demam akibat gigitan nyamuk Aedes aegypty ini selain banyak terjadi di Kecamatan Darangdan, juga di daerah Munjul dan Sukatani.
Sementara itu, Sekdis Dinas Sosial Neneng M menyampaikan, bahwa dalam hal ini pihaknya tidak bisa turun tangan membantu. “Pasalnya, kami hanya memberikan bantuan logistik kepada para korban pasca bencana alam seperti korban banjir, tanah longsor dsb. Sedangkan, SKTM Dinas Sosial tidak berlaku lagi sejak Jampis ditiadakan,” jelasnya.
Sementara itu Sekretaris Komisi IV mengatakan, data valid penduduk miskin memang sangat diperlukan untuk mengetahui secara pasti, sehingga dapat dihitung berapa tepatnya jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk menangani setiap kasus atau permasalahannya. “Baik itu yang menyangkut kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat umumnya,”jelasnya. (Humas DPRD).